VIVAnews.com - Ada data penting yang dipaparkan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) Yunus Husein di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Selasa kemarin, 18 Januari 2011. Selama dua jam, Yunus sejatinya tidak sekadar berceramah, tapi membeberkan sejumlah temuan mengejutkan di hadapan ratusan pejabat pajak.
“Mendengar presentasi Pak Yunus, pegawai pajak langsung pada ribut,” kata seorang pejabat yang hadir di acara itu.
Apa yang bikin ribut itu?
Menurut dokumen yang dipelajari VIVAnews.com, pemaparan Yunus terkait dengan hasil penelusuran sementara PPATK terhadap rekening pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai—yang oleh sejumlah survei kerap didudukkan sebagai dua lembaga yang paling korup di negeri ini.
PPATK rupanya sedang menyelidiki rekening pejabat di dua lembaga itu, mulai dari Kepala Seksi sampai Direktur Jenderal. Di lingkungan Ditjen Pajak, yang sedang ditelisik adalah rekening milik 3.616 pejabat dan 12.089 anggota keluarga mereka. Di Bea Cukai, punya 1.245 pejabat dan 3.408 famili mereka.
Penelusuran diarahkan untuk mendeteksi dua hal. Pertama, transaksi tunai senilai Rp500 juta atau lebih dan transaksi yang dinilai mencurigakan--misalnya karena tidak sesuai dengan profil dan pendapatan wajar mereka sebagai pegawai negeri sipil.
Dan hasilnya sungguh mengejutkan. PPATK menemukan indikasi bahwa memang ada banyak 'Gayus' lain di dua instansi ini.
Dokumen itu menyatakan PPATK mendapati ada banyak pejabat Ditjen Pajak yang melakukan transaksi tunai dalam jumlah teramat besar, dalam kisaran Rp500 juta hingga Rp27 miliar per pejabat, baik melalui rekening pribadi mereka maupun istri atau anak mereka “tanpa didukung adanya dasar transaksi yang memadai.”
Yang lebih gawat, temuan ini tersebar di berbagai wilayah maupun jenjang kepangkatan, mulai dari Kepala Seksi, Kepala Kantor Pratama, hingga pejabat eselon di atasnya.
Temuan menyangkut rekening pejabat Bea Cukai tak kurang mengkhawatirkan.
PPATK juga memergoki banyak transaksi tunai pejabat Bea Cukai yang mencurigakan, baik atas nama pribadi, istri, maupun putra-putri mereka. Kisarannya juga tak kalah dahsyat, antara Rp500 juta sampai Rp35 miliar per pejabat. Keganjilan ini ditemukan tersebar di berbagai kantor daerah, mulai dari Kepala Seksi, Kepala Kantor Wilayah, dan pejabat Bea Cukai di tingkat pusat.
“Kami meyakini potensi temuan dalam skala lebih besar yang mencakup jabatan lebih luas serta lebih tinggi,” PPATK menyimpulkan hasil penelusuran terhadap ribuan rekening pejabat di kedua instansi itu. "Sampai sekarang, yang dicurigai jumlahnya mencapai ratusan pejabat," kata sumber VIVAnews.com.
Dikonfirmasi tentang ini, Yunus belum memberi penjelasan. Telepon selularnya tak diangkat. SMS yang dikirim VIVAnews.com juga belum dia balas. Namun, Selasa kemarin ditanya tentang pertemuan ini, dia mengatakan, "Saya cuma diminta ceramah tentang tugas PPATK yang kaitannya dengan perpajakan." Selengkapnya klik di sini.
Juru Bicara PPATK, Natsir Kongah, membenarkan kemarin Yunus memang memaparkan sejumlah data di depan jajaran pejabat Ditjen Pajak. Namun, apa persisnya dia mengaku tidak tahu. Menurut dia, "Presentasinya biasa saja. Kalau soal angka-angka kan biasa."
0 comments:
Post a Comment